Dokter dan Bidan PTT Diangkat PNS, Honorer K2 Meradang
Info Berita Pendidikan mengabarkan tentang Kebijakan pemerintah mengangkat sekitar 43 ribu tenaga dokter, dokter gigi, dan bidan PTT menjadi PNS membuat honorer kategori dua (K2) meradang. Mereka marah dan merasa ada ketidakadilan yang dilakukan pemerintah.
"Apa bedanya kami dengan bidan PTT. Mereka itu masih bisa dapat uang hingga Rp 10 juta per bulan. Kalau kami, bisa icip Rp 10 juta dalam waktu tiga tahun karena gaji kami per bulan hanya Rp 300 ribu," seru Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (10/5).
Dia menyebutkan, untuk tenaga kesehatan tidak hanya diisi bidan PTT dan dokter saja. Ada banyak perawat, dan tenaga teknis kesehatan lainnya yang notabene adalah honorer K2.
"Kami ingin pemerintah buka mata lebar-lebar. Tenaga kesehatan kita banyak tenaga honorer K2 juga. Kenapa honorer K2 dari tenaga kesehatan malah tidak diangkat," ketusnya.
Titi menegaskan, honorer K2 tidak melarang pemerintah mengangkat bidan PTT menjadi PNS. Namun, angkat pula honorer K2 yang juga tenaga kesehatan.
"Diskriminasi tampak jelas terlihat. Pemerintah lebih melindungi dokter dan bidan PTT. Pemerintah jangan tutup mata, kami juga anak banga yang butuh diperhatikan dan mendapatkan keadilan," tandasnya.
Dari 439 ribuan honorer K2, sekitar 20 persen merupakan tenaga kesehatan. Bidan PTT tidak masuk honorer K1 maupun K2 karena diangkat di atas 2005. (esy/jpnn)
"Apa bedanya kami dengan bidan PTT. Mereka itu masih bisa dapat uang hingga Rp 10 juta per bulan. Kalau kami, bisa icip Rp 10 juta dalam waktu tiga tahun karena gaji kami per bulan hanya Rp 300 ribu," seru Ketua Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih kepada JPNN, Selasa (10/5).
Dia menyebutkan, untuk tenaga kesehatan tidak hanya diisi bidan PTT dan dokter saja. Ada banyak perawat, dan tenaga teknis kesehatan lainnya yang notabene adalah honorer K2.
"Kami ingin pemerintah buka mata lebar-lebar. Tenaga kesehatan kita banyak tenaga honorer K2 juga. Kenapa honorer K2 dari tenaga kesehatan malah tidak diangkat," ketusnya.
Titi menegaskan, honorer K2 tidak melarang pemerintah mengangkat bidan PTT menjadi PNS. Namun, angkat pula honorer K2 yang juga tenaga kesehatan.
"Diskriminasi tampak jelas terlihat. Pemerintah lebih melindungi dokter dan bidan PTT. Pemerintah jangan tutup mata, kami juga anak banga yang butuh diperhatikan dan mendapatkan keadilan," tandasnya.
Dari 439 ribuan honorer K2, sekitar 20 persen merupakan tenaga kesehatan. Bidan PTT tidak masuk honorer K1 maupun K2 karena diangkat di atas 2005. (esy/jpnn)
Honorer K2: Demi Keadilan, Tolong Kami Diangkat Juga
Sikap protes terhadap kebijakan pemerintah mengangkat dokter dan bidan PTT makin gencar disuarakan honorer kategori dua (K2). Mereka menilai pemerintah tidak adil memperlakukan anak bangsa.
 |
| Honorer K2 Protes Dokter dan Bidan PTT Diangkat PNS |
"Yang diangkat duluan bidan dan dokter. Lantas kami guru honorer tidak disinggung sedikit pun sama menterinya," ujar Korwil Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Pekanbaru Said Syamsul Bahri kepada JPNN, Rabu (11/5).
Yang mengabdi, lanjutnya, bukan hanya bidan dan dokter PTT saja. Guru-guru juga bekerja untuk negara. Bahkan setiap tahunnya, banyak guru yang pensiun sehingga jumlah guru berkurang.
"Kalau guru pasti dibutuhkan untuk pengganti yang pensiun. Dan setiap wilayah perlu sekolah dan perlu guru juga. Contoh daerah pemekaran yang membutuhkan banyak tenaga pendidik," terang Said.
Dengan kebijakan tersebut, menurut Said, honorer K2 tidak akan berdiam diri. Semuanya akan bersatu menuntut keadilan. "Demi keadilan, tolong kami guru-guru honorer K2 juga diangkat," ucapnya. (esy/jpnn).
Sumber: jpnn
Demikian Info Berita Pendidikan tentang sikap protes Honorer K2 semoga bermanfaat bagi rekan-rekan yang membaca. info lainnya bisa dilihat di laman Info Berita Pendidikan lainnya.
