Assalamualaikum.wr.wb...
Salam sejahtera rekan-rekan sekalian kali ini INFO BERITA PENDIDIKAN akan menyampaikan berita terkait Alasan MENDIKBUD Menghapus UN dengan USBN, simak berita selengkapnya berikut ini.
Ujian Nasional (UN) menjadi agenda rutin tahunan yang selalu diselenggarakan bagi siswa di jenjang akhir sekolah. Jika beberapa tahun yang lalu, UN masih dijadikan sebagai syarat kelulusan, kini UN tidak lagi menjadi satu-satunya syarat kelulusan.
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy membuat sebuah rencana besar di tahun 2016 ini yakni dengan memoratorium UN. Di mana ujian tersebut akan diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
Rencana tersebut sempat menjadi bahan perbincangan di masyarakat, tidak terkecuali para anggota DPR RI yang kala itu belum menerima kajian terkait dengan rencana moratorium tersebut.
Pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X, DPR RI, Mendikbud menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa UN perlu ditiadakan dan diganti dengan USBN. Salah satunya adalah pada kualitas yang akan dikembalikan kepada daerah masing-masing.
Seperti diketahui bahwa Indonesia terdiri dari jajaran pulau-pulau yang luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Di mana dalam pelaksanaan UN tidak dipungkiri kerap terjadi kecurangan. Dengan mengembalikan kembali kewenangan kepada masing-masing daerah, akan membuat daerah tersebut menentukan standar pendidikan sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing.
Selama ini, UN hanya mengujikan beberapa mata pelajaran saja, di mana semua ujian disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Sementara pada USBN nanti, ujian akan menyangkut semua mata pelajaran yang ada. Tidak hanya itu, bentuk ujiannya pun akan sedikit diubah yakni dengan pilihan ganda dan ditambah esai.
Sejumlah pihak seperti anggota Komisi X sampai Pakar Pendidikan, Arief Rahman mendukung keputusan untuk mengganti UN menjadi USBN. Meski demikian, persiapan juga perlu dilakukan, mengingat pelaksanaan ujian bagi siswa di jenjang akhir tinggal beberapa bulan lagi.
Dalam rapat terbatas yang kala itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, moratorium UN tersebut ditolak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai bahwa dengan menghilangkan UN maka tidak ada semangat bersaing yang bisa ditunjukkan oleh para siswa.
Keputusan untuk tetap menggunakan UN atau menggantinya dengan USBN, masih belum ditetapkan. Kita tunggu saja, apakah 2017 nanti, para siswa bisa merasakan USBN atau malah tetap menggunakan UN.
 |
| Foto: Ilustrasi Okezone |
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy membuat sebuah rencana besar di tahun 2016 ini yakni dengan memoratorium UN. Di mana ujian tersebut akan diganti dengan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
Rencana tersebut sempat menjadi bahan perbincangan di masyarakat, tidak terkecuali para anggota DPR RI yang kala itu belum menerima kajian terkait dengan rencana moratorium tersebut.
Pada Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi X, DPR RI, Mendikbud menjelaskan bahwa ada beberapa alasan mengapa UN perlu ditiadakan dan diganti dengan USBN. Salah satunya adalah pada kualitas yang akan dikembalikan kepada daerah masing-masing.
Seperti diketahui bahwa Indonesia terdiri dari jajaran pulau-pulau yang luas membentang dari Sabang sampai Merauke. Di mana dalam pelaksanaan UN tidak dipungkiri kerap terjadi kecurangan. Dengan mengembalikan kembali kewenangan kepada masing-masing daerah, akan membuat daerah tersebut menentukan standar pendidikan sesuai dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing.
Selama ini, UN hanya mengujikan beberapa mata pelajaran saja, di mana semua ujian disajikan dalam bentuk pilihan ganda. Sementara pada USBN nanti, ujian akan menyangkut semua mata pelajaran yang ada. Tidak hanya itu, bentuk ujiannya pun akan sedikit diubah yakni dengan pilihan ganda dan ditambah esai.
Sejumlah pihak seperti anggota Komisi X sampai Pakar Pendidikan, Arief Rahman mendukung keputusan untuk mengganti UN menjadi USBN. Meski demikian, persiapan juga perlu dilakukan, mengingat pelaksanaan ujian bagi siswa di jenjang akhir tinggal beberapa bulan lagi.
Dalam rapat terbatas yang kala itu dihadiri oleh Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla, moratorium UN tersebut ditolak oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Kalla menilai bahwa dengan menghilangkan UN maka tidak ada semangat bersaing yang bisa ditunjukkan oleh para siswa.
Keputusan untuk tetap menggunakan UN atau menggantinya dengan USBN, masih belum ditetapkan. Kita tunggu saja, apakah 2017 nanti, para siswa bisa merasakan USBN atau malah tetap menggunakan UN.
Baca juga :
- Guru Yang Mendapat Tunjangan Profesi Harus Berada di Sekolah Selama 8 Jam Dalam Sehari
- MenPAN-RB : Sabtu-Minggu PNS Tetap Masuk
- Mendikbud Dapati Guru SD Tak Hapal Lagu Nasional
- MENDIKBUD : Guru Harus Punya Tiga Modal
Sekian INFO BERITA PENDIDIKAN yang kami lansir dari okezone semoga bermanfaat jangan lupa LIKE FANS PAGE dan silahkan di SHARE Terima kasih atas kunjungan anda.....
